Makassar buserterkini com.
Padahal semakin besar tanggung jawab seseorang, semakin besar pula beban yang harus ditanggungnya. Seorang pemimpin tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga harus memikul harapan, kritik, tekanan, dan nasib banyak orang yang dipimpinnya.

Kepemimpinan sering menuntut pengorbanan yang tidak terlihat dari luar. Seorang pemimpin harus siap kehilangan waktu pribadi, menghadapi kesalahpahaman, dan menerima kritik bahkan ketika niatnya baik. Tidak semua keputusan akan membuat semua orang senang, sehingga memimpin berarti siap hidup dengan tekanan dan ketidakpuasan dari banyak pihak. Dari situlah penderitaan menjadi bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab besar.

Sindiran ini juga mengingatkan bahwa orang yang hanya mencari kenyamanan biasanya tidak cocok menjadi pemimpin. Sebab kepemimpinan bukan tempat untuk memuaskan ego atau mencari hidup mudah, melainkan kesiapan untuk bekerja lebih keras dan menanggung lebih banyak beban dibanding orang lain. Pemimpin yang baik sering harus mendahulukan kepentingan bersama meskipun dirinya sendiri harus lelah atau dirugikan.

Karena itu, memimpin membutuhkan ketahanan mental dan keikhlasan yang besar. Jabatan mungkin terlihat indah dari kejauhan, tetapi di baliknya ada tuntutan moral, tekanan batin, dan tanggung jawab yang berat. Semakin serius seseorang ingin memimpin dengan benar, semakin besar pula pengorbanan yang harus ia siap hadapi.

(Pimred)

Makassar buserterkini com.
Makassar — Pemerintah Kota Makassar, terus menunjukkan komitmennya dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Melalui Pemerintah Kecamatan Mariso, sebanyak 178 lapak pedagang kaki lima (PKL) ditertibkan di empat kelurahan, Rabu (13/05/2026).

Penertiban tersebut dilaksanakan di Kelurahan Mariso sebanyak 55 lapak, Kelurahan Panambungan 54 lapak, Kelurahan Kunjung Mae 46 lapak, dan Kelurahan Mario sebanyak 23 lapak, kata Camat Mariso, Andi Syahrir Mappatoba, Kamis (14/5/2026).

Syarir menegaskan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan dalam mewujudkan tata ruang kota yang lebih tertib, sekaligus memastikan fasilitas umum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat luas.

Dia menjelaskan bahwa penertiban ini telah melalui tahapan prosedural yang panjang. Sebelum dilakukan tindakan di lapangan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kecamatan telah memberikan tiga kali surat teguran kepada para pedagang, serta tambahan surat pemberitahuan batas waktu pembongkaran selama 2×24 jam.

Alhamdulillah, sebagian besar pedagang telah melakukan pembongkaran secara mandiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari total 178 lapak, mayoritas dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Namun, terdapat beberapa lapak yang tidak dapat dibongkar secara mandiri karena menggunakan konstruksi permanen seperti dinding beton yang cukup kuat.

Untuk itu, pemerintah menurunkan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar guna membantu proses pembongkaran.

Sebagian besar sudah bongkar mandiri. Ada yang ingin membongkar sendiri tetapi terkendala karena struktur bangunan cukup kuat, sehingga kami bantu dengan alat berat,” jelasnya.

Dalam proses penertiban, pemerintah juga menemukan satu lapak di Jalan Nuri yang belum dibongkar karena pemiliknya mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.

Pihak kecamatan memastikan akan menindaklanjuti klaim tersebut melalui proses verifikasi. Kemudian, ada satu lapak yang mengaku memiliki lahan sendiri.

Ini akan kami tindak lanjuti untuk memastikan apakah itu benar milik pribadi atau merupakan fasilitas umum milik Pemerintah Kota Makassar. Pendekatan yang kami lakukan tetap persuasif dan humanis,” jelasnya.

Penertiban ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, memperlancar akses jalan, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.

Salah satu kisah yang mencuat dalam penertiban ini adalah seorang pedagang ikan bakar di depan Stadion Mattoanging, yang telah berjualan sejak usia muda.

Pedagang tersebut, yang kini berusia 53 tahun, diketahui telah membantu orang tuanya berjualan sejak masih duduk di bangku SMP, atau lebih dari 40 tahun lamanya.

Pemerintah memastikan bahwa pendekatan kemanusiaan tetap menjadi prioritas dalam setiap proses penertiban.

Secara keseluruhan, proses penertiban berlangsung aman, tertib, dan lancar berkat kerja sama seluruh pihak serta dukungan masyarakat,” terangnya.

Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Camat Mariso, Andi Syahrir Mappatoba, didampingi Sekretaris Camat Mariso, Andi Muhammad Kamil Yamin, serta Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Mariso, Rusdi.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Makassar, Hasanuddin, S.STP., M.Si beserta jajaran, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Kabid Linmas) Provinsi Sulawesi Selatan, Fahlevi beserta jajaran, Danramil Mariso bersama personel, serta personel Polsek Mariso.

Selain itu, para lurah dari wilayah terdampak turut hadir, yakni Lurah Mariso Muhammad Jufri, Lurah Panambungan Andi Tenri Leleang, Lurah Kunjung Mae Syaifuddin, dan Lurah Mario Ronny Prabowo.

Adapun personel yang dilibatkan dalam kegiatan ini terdiri dari BKO Satpol PP Kecamatan Mariso, Satpol PP Kota Makassar, Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan, unsur pengamanan dari Polsek dan Koramil Mariso, serta dukungan Satlinmas, Ketua RT, dan Ketua RW di empat kelurahan.

(Arifuddin sikki,)

Makassar buserterkini com.
Makassar— Pemerintah Kota Makassar menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepolisian atas kinerja dalam menangani aksi gerombolan geng motor yang meresahkan masyarakat di kota ini.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa langkah yang dilakukan aparat kepolisian berperan penting dalam menciptakan rasa aman serta menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat.

Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada jajaran Polrestabes Makassar atas tindakan cepat dan tegas dalam menyelesaikan persoalan geng motor,” ujar Munafri, kepada awak media di kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

Orang nomor satu di Kota Makassar itu menegaskan, kerja senyap dan langkah nyata aparat kepolisian, termasuk penindakan terhadap pelaku kekerasan oleh geng motor, menjadi bukti kuat komitmen Polri menjaga keamanan kota.

Ini bukti kinerja Polrestabes Makassar dan jajaran Polsek mengatasi geng motor, ini menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” ujar App

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa penanganan persoalan geng motor bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata.

Melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga sebagai garda terdepan dalam pembinaan generasi muda.

“Tentu ini bukan hanya tugas kepolisian. Ini adalah tugas kita bersama,” tuturnya.

“Peran keluarga sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang bahaya dan konsekuensi dari tindakan kriminal seperti geng motor,” sambung Appi.

Dia juga menekankan pentingnya memperkuat pola kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat agar upaya pencegahan dan penindakan dapat berjalan lebih maksimal.

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Appi itu, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah.

Terima kasih kepada Bapak Kapolrestabes beserta seluruh jajaran atas dedikasi yang telah dilakukan, tentu apa yang menjadi kebutuhan untuk mendukung tugas-tugas pengamanan akan kami support secara penuh,” kata Munafri.

Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kota Makassar optimistis upaya pemberantasan geng motor dapat berjalan lebih efektif serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga Makassar.

Appi menegaskan, sejau ini Pemerintah Kota Makassar telah menjalin koordinasi intensif dengan unsur keamanan, baik TNI-Polri maupun jajaran pemerintah wilayah mulai dari camat, lurah hingga RT/RW dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan.

Munafri mengingatkan bahwa persoalan geng motor harus ditangani hingga tuntas, sehingga penanganannya membutuhkan konsistensi dan kerja bersama, bukan saling menyalahkan.

Sebagai langkah penguatan keamanan berbasis masyarakat, Pemerintah Kota Makassar juga akan mendorong kembali pengaktifan pos keamanan lingkungan (pos kamling) di setiap wilayah.

Pos kamling akan kita aktifkan kembali. Kami akan memastikan camat, lurah hingga RT/RW bergerak bersama menjaga lingkungan masing-masing demi menciptakan rasa aman,” ungkapnya.

Terkait kebijakan aparat kepolisian yang akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, termasuk kemungkinan tindakan terukur di lapangan, Munafri menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan dan prosedur internal kepolisian.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab utama Polri, dengan dukungan koordinasi dari pemerintah daerah.

Itu, tentu menjadi ranah kepolisian. Saya melihat itu bagian dari prosedur atau protap yang mereka miliki. Kita serahkan kepada aturan yang berlaku di institusi kepolisian,” jelasnya.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPRD Kota Makassar atas rekomendasi yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Munafri Arifuddin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar dengan agenda pengumuman masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025/2026, yang dirangkaikan dengan penyampaian rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sangat mengapresiasi sekaligus berkomitmen menjalankan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam Pansus DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi dasar menjalankan Pemerintahan.

Tentu, kami dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” ujar Munafri.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan cerminan perhatian yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus bentuk dukungan dan partisipasi aktif dari legislatif dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, hal tersebut selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar, yakni mewujudkan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui tujuh program prioritas “Sapta Mulia”.

Rekomendasi ini menjadi penguatan bagi kami dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dengan menyusun langkah-langkah strategis yang terukur.

Tentu saja kami akan segera menyampaikan tanggapan atas rekomendasi tersebut serta merumuskan kebijakan strategis yang akan diimplementasikan,” tuturnya.

Baik dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran maupun melalui regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota,” sambung Appi.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Makassar atas kemitraan yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Dia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Appi turut memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran perangkat daerah Kota Makassar atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi dan kerja keras seluruh pihak menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat.

Rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan kinerja pemerintah Kota,” katanya.

Aliyah menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi sekaligus penyempurnaan kinerja pemerintah daerah.

Kami berharap kolaborasi dan komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah kota dan DPRD menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan publik yang efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

Tentu, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama dalam melayani masyarakat akan semakin memperkuat kualitas pemerintahan di Kota Makassar,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, SKPD Pemkot Makassar.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar- Pemerintah Kota Makassar, terus melakukan langkah nyata dalam menjaga ketertiban ruang publik.

Melalui Kecamatan Ujung Tanah, bersama Satpol PP, penertiban lapak pedagang kaki lima (PK5) di kawasan Pasar Cidu, Kelurahan Tabaringan, dilakukan pada Kamis (13/05/2026), menyasar lapak-lapak yang dinilai mengganggu aktivitas umum.

Penertiban difokuskan di akses jalan masuk menuju Puskesmas Tabaringan, tepatnya di Jalan Tinumbu/Yos Sudarso I.

Sebanyak 16 lapak Pedagang yang kami tertibkan dalam kegiatan ini,” jelas Camat Ujung Tanah, Andi Unru.

Dari sekian lapak, terdapat beberapa pedagang bongkar lapak mandiri, apalagi Pemerintah Kota Makassar ingin menjalankan program Presiden Kota bersih dan ASRI, sehingga fungsi jalan dapat kembali optimal, sehingga akses vital masyarakat tetap terbuka, aman, dan nyaman untuk dilalui.

Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penataan kawasan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para pedagang.

Andi Unru mengungkapkan, sebagian besar lapak tersebut telah berdiri cukup lama, bahkan ada yang sudah beroperasi sekitar 35 tahun, dan dua lapak di antaranya diketahui telah ada sejak tahun 1975.

Penertiban ini bukan tanpa proses, para pedagang sebelumnya sudah diberikan surat peringatan bertahap, mulai dari peringatan pertama hingga ketiga,” beber Andi Unru.

Ia menambahkan, pemerintah kecamatan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dengan menyiapkan opsi relokasi bagi para pedagang.

Kepada pedagang, kami beri pilihan untuk pindah ke Pasar Terong atau Pasar Kampung Baru. Selain itu, di kawasan Jalan Tinumbu juga direncanakan akan dikembangkan pasar kuliner malam atau pasar viral,” jelasnya.

Menurutnya, penataan ini tidak hanya bertujuan menertibkan pedagang, tetapi juga menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran drainase tidak tertutup lapak.

Selama ini, keberadaan lapak PKL yang berdiri di badan jalan menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari penyempitan akses jalan, terhambatnya arus lalu lintas, hingga terganggunya mobilitas warga.

Kondisi tersebut semakin dirasakan masyarakat karena lokasi lapak berada di jalur akses menuju fasilitas layanan kesehatan.

Ini menyulitkan masyarakat, terutama yang hendak menuju puskesmas. Akses keluar masuk kendaraan jadi sempit dan sering macet,” tambahnya.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa optimisme terhadap kolaborasi pemberdayaan masyarakat yang digagas Komunitas Berdaya Nusantara bersama RAPPO Indonesia.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret dalam mewujudkan visi Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi, dalam kegiatan Program Komunitas Berdaya Nusantara untuk Pemberdayaan Perempuan di Makassar yang dilaksanakan oleh Nusantara Infrastructure di Kantor Lurah Panampu, Kecamatan Tallo, Rabu (13/5/2026).

“Hari ini saya merasa bangga dan optimis. Kehadiran Komunitas Berdaya Nusantara yang menggandeng RAPPO Indonesia bukan sekadar acara seremonial biasa,” ujarnya.

“Ini adalah langkah nyata dari apa yang selalu kita cita-citakan bersama: Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” sambung Appi.

Munafri menegaskan, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan perempuan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi berperan sebagai aktor utama.

Melalui program pemberdayaan ini, perempuan diberikan akses keterampilan serta ruang kreatif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Ia juga menegaskan pentingnya inovasi dalam menangani persoalan sampah plastik yang menjadi tantangan global.

Menurutnya, melalui kreativitas para ibu-ibu bersama RAPPO Indonesia, limbah plastik yang sebelumnya tidak bernilai kini dapat diolah menjadi produk fesyen ramah lingkungan dengan nilai ekonomi tinggi.

Masalah sampah plastik adalah tantangan global. Namun di tangan ibu-ibu kita, limbah yang tadinya tidak bernilai diubah menjadi produk fesyen kelas dunia yang ramah lingkungan,” jelasnya.

Ia menilai keterlibatan pihak swasta menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan kota, termasuk pengelolaan sampah.

Lanjut dia, persoalan di Kota Makassar tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta agar solusi yang dihasilkan lebih optimal.

Dalam kesempatan itu, Munafri mengungkapkan bahwa Kota Makassar memproduksi sekitar 800 ton sampah setiap hari.

Namun, kapasitas pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 67 persen, sehingga masih terdapat sekitar 30 persen sampah yang belum tertangani secara maksimal.

Diajuga menekankan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan sistem open dumping, yang tahun ini ditargetkan untuk dihentikan sesuai arahan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah berproses mengubah sistem tersebut menjadi sanitary landfill.

“Ke depan, sampah yang masuk ke TPA bukan lagi sampah rumah tangga secara langsung, melainkan residu dari hasil pengolahan,” tutur politisi Golkar tersebut.

Appi juga berharap adanya dukungan pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di wilayah Panampu guna memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Selain itu, Pemkot Makassar tengah menyiapkan proyek strategis berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) atau Waste to Energy dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun.

Proyek ini ditargetkan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt.

Ini menjadi sesuatu yang harus kita respons bersama. Tanpa kesiapan pemerintah kota, investasi ini tidak akan maksimal. Karena itu, kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan,” terangnya.

Ketua IKA FH Unhas ini mendorong agar sinergi dengan pabrik-pabrik tersebut terus diperkuat.
Produk hasil olahan tersebut kemudian didistribusikan kembali kepada kelompok masyarakat dalam bentuk reseller, seperti yang dilakukan RAPPO Indonesia, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga.

Selain fokus pada pengelolaan sampah, Munafri menyebut Nusantara Infrastructure juga berkontribusi dalam program penurunan angka stunting di Kota Makassar.

Appi menyampaikan bahwa angka stunting di Makassar terus mengalami penurunan berkat kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

Lebih lanjut, Pemkot Makassar juga terus mendorong penerapan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah organik dan anorganik.

Untuk sampah organik, pemerintah mengembangkan konsep pertanian lahan sempit berbasis kompos di tingkat kelurahan hingga rukun warga (RW).

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah teba modern, yakni metode pengolahan sampah organik dengan sistem lubang kompos yang dapat dipanen dalam waktu 5–6 bulan.

Pupuk kompos ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk bertani di lahan-lahan sempit, sehingga setiap sudut kota yang tidak terpakai bisa menjadi produktif,” ungkapnya.

Selain itu, program budidaya maggot juga terus dikembangkan sebagai solusi pengolahan sampah organik. Munafri menyebut, satu kilogram maggot mampu mengolah hingga lima kilogram sampah, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak bernilai ekonomis.

“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat terus diperluas demi menciptakan Kota Makassar yang lebih bersih,” tukasnya.

Diketahui bahwa program Nusantara Infrastructure di Kantor Lurah Pannampu. Program ini dimulai dari langkah sederhana namun berdampak besar, masyarakat memilah sampah langsung dari rumah.

Sampah terpilah tersebut kemudian disetorkan ke Bank Sampah Kampung Bersih Nusantara sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan awal. Dari sini, sampah plastik bernilai seperti HDPE, PP, dan LDPE diambil oleh tim Rappo Indonesia untuk diproses lebih lanjut.

Tidak berhenti di sana, proses ini juga menghadirkan dampak sosial yang nyata. Perempuan pesisir di Desa Nelayan Untia terlibat aktif dalam tahap pembersihan dan pencacahan plastik.

Juga membuka peluang ekonomi sekaligus memberdayakan komunitas lokal. Hasilnya, limbah yang sebelumnya tak bernilai diubah menjadi produk daur ulang yang fungsional dan bernilai jual.

Kini, produk-produk tersebut telah menembus pasar di Makassar, Jakarta, hingga Bali, membuktikan bahwa dari tangan masyarakat, sampah bisa bertransformasi menjadi solusi. Inilah wajah ekonomi sirkular mengurangi limbah, menciptakan nilai, dan menggerakkan perubahan dari bawah.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar– Proses seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar kini memasuki babak krusial.

Setelah melalui rangkaian seleksi yang ketat, transparan, dan kompetitif, Pemerintah Kota Makassar melalui Panitia Seleksi (Pansel) resmi mengumumkan 10 besar calon pimpinan BAZNAS Kota Makassar untuk periode 2026–2031.

Dari 10 nama yang telah ditetapkan, proses seleksi selanjutnya akan dilanjutkan pada tingkat nasional untuk menentukan lima komisioner yang akan mengemban amanah sebagai Ketua dan Anggota BAZNAS Kota Makassar.

Sekretaris Panitia seleksi (Pansel) yang juga Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar, Mohammad Syarief, menyampaikan bahwa hasil seleksi tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Selain itu, pihak Pansel dan Pemerintah Kota telah meneruskan ke BAZNAS Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.

Alhamdulillah, sore hari ini kami menyampaikan pengumuman sekaligus surat permohonan pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS Kota Makassar,” ujarnya, usai bertemu Wali Kota Munafri, Selasa (12/5/2026).

Pak Wali Kota juga telah memberikan pengantar resmi kepada Ketua BAZNAS Republik Indonesia,” tambah Syarief.

Proses ini menjadi penanda keseriusan Pemerintah Kota Makassar, dalam memastikan lembaga pengelola zakat tersebut dipimpin oleh figur-figur terbaik yang tidak hanya memiliki kapasitas, tetapi juga integritas dan komitmen kuat terhadap pelayanan umat.

Sebelumnya, sebanyak 64 peserta dari berbagai latar belakang telah mengikuti tahapan seleksi awal, mulai dari Computer Assisted Test (CAT) hingga penulisan makalah.

Setiap tahapan dirancang untuk menguji kompetensi, wawasan keislaman, serta kemampuan manajerial para calon dalam mengelola zakat secara profesional dan akuntabel.

Lebih lanjut Syarif menjelaskan, dari seluruh tahapan tersebut, Pansel menetapkan 10 nama terbaik yang diumumkan berdasarkan urutan abjad.

Penetapan urutan tersebut, kata Syarief, tidak berdasarkan peringkat, melainkan semata untuk kepentingan administratif.

Perlu kami tegaskan bahwa susunan nama yang diumumkan ini berdasarkan abjad dan tidak menunjukkan peringkat,” tuturnya.

Adapun hasil penilaian dan peringkat sebenarnya telah kami tuangkan dalam berita acara dan disampaikan secara resmi kepada BAZNAS RI,” lanjutanya.

Tahapan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah pengelolaan zakat di Makassar agar semakin transparan, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi publik.

Hasil 10 besar nama-nama tersebut, akan dipilih lima komisioner yang akan mengemban amanah sebagai Ketua dan Anggota BAZNAS Kota Makassar untuk lima tahun ke depan.

Selanjutnya, proses seleksi akan dilanjutkan oleh BAZNAS Republik Indonesia untuk menentukan lima nama yang akan ditetapkan sebagai pimpinan BAZNAS Kota Makassar.

Dari 10 nama yang kami usulkan, nantinya akan dipilih lima orang untuk menjadi Ketua dan Anggota BAZNAS. Penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan Pansel BAZNAS RI sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Dengan masuknya tahapan seleksi ke level nasional, diharapkan pimpinan BAZNAS Kota Makassar yang terpilih nantinya benar-benar mampu menghadirkan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Terkait jadwal seleksi lanjutan, Syarief mengatakan pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari BAZNAS RI. Ia mengungkapkan bahwa proses seleksi kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Takalar dan Enrekang.

Kemungkinan akan dilaksanakan secara bersamaan dengan beberapa daerah lain. Namun, Makassar berpeluang lebih awal karena telah lebih dulu menyelesaikan tahapan seleksi,” tambahnya.

Syarief turut mengapresiasi seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi. Ia menilai, seluruh 64 peserta memiliki potensi dan kapasitas yang baik dalam pengelolaan zakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Tanpa partisipasi mereka, proses ini tidak akan menghasilkan 10 nama seperti saat ini,” tutup Sekretaris Pansel tersebut.(*)

————————

10 besar calon pimpinan BAZNAS Kota Makassar periode 2026–2031 yakni:

1. Abdul Aziz – Tokoh Masyarakat Islam
2. Ahyar Amnur, S.Pd., H. – Tokoh Masyarakat Islam
3. Baharuddin Hafid – Tenaga Profesional
4. Fahmi, S.HI – Tokoh Masyarakat Islam
5. Hendra Wijaya, Lc. – Tokoh Masyarakat Islam
6. Komaruddin, S.Ag. – Tenaga Profesional
7. Muhammad Yunus Hj. M.Si., Drs – Unsur Ulama
8. Usman Sofyan, M.Pd.I., Dr. Hj. – Unsur Ulama
9. Yusran Sofyan – Tenaga Profesional
10. Yusriani, S.K.M., M.Kes., Prof. Dr. – Tokoh Masyarakat Islam.
(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar— Pemerintah Kota Makassar, bergerak cepat menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait keberadaan kandang babi di area gudang farmasi yang berlokasi di Jalan Dg. Tata, Kecamatan Tamalate.

Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi, bersama unsur Bantuan Kendali Operasi (BKO) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Tamalate.

Kami turun ke lokasi, melihat kandang babi tersebut. Namun saat ini, sudah tidak ada lagi aktivitas peternakan di lokasi tersebut karena telah dibersihkan dan hewan ternaknya telah dipindahkan oleh pemilik,” ujar Aril, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, kondisi terkini di lapangan telah ditertibkan dan tidak ditemukan lagi keberadaan babi di area yang sebelumnya menjadi sorotan publik.

Saat ini, sudah tidak ada (kandang babi),” tegasnya.

Aril menjelaskan, penanganan ini dilakukan setelah informasi terkait keberadaan kandang babi tersebut viral di media sosial dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Begitu informasi beredar, anggota BKO Satpol PP bersama tim kecamatan langsung melakukan peninjauan.

Saat itu memang ditemukan kandang babi di lokasi, namun saat ini hewan ternaknya sudah tidak ada lagi,” jelasnya, mengulang.

Pihak Kecamatan Tamalate juga tetap menghargai perbedaan pihak yang pemilik kandang hewan tersebut, sehingga penanganan juga tetap mengedepankan persuasif.

Berdasarkan keterangan pemilik, lanjut Aril, babi yang dipelihara tersebut bukan untuk tujuan komersial atau diperjualbelikan, melainkan hanya untuk konsumsi pribadi.

Menurut pengakuan pemilik, ternak tersebut tidak untuk dijual, melainkan dikonsumsi sendiri. Bahkan seluruhnya sudah dipotong dan tidak ada lagi di lokasi,” tambahnya.

Pemerintah Kecamatan Tamalate memastikan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum maupun ketidaknyamanan bagi warga.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga akan diperkuat guna memastikan setiap aktivitas usaha maupun pemanfaatan lahan tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Ke depan, kami akan lebih intens melakukan pengawasan dan memastikan setiap aduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, tutup Aril.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar— Pemerintah Kota Makassar, melalui Kecamatan Panakkukang bergerak merespons aduan warganet (medsos) terkait kondisi kebersihan dan fasilitas pedestrian di Jalan Andi Pangerang (AP) Pettarani, Makassar.

Camat Panakkukang, Syahril, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim drainase serta petugas kebersihan untuk melakukan pembersihan dan penanganan di lokasi, meskipun ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Makassar di wilayah, kami tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota, termasuk merespons cepat setiap aduan masyarakat,” ujar Syahril, (12/5/2026).

Diketahui, Jalan AP Pettarani merupakan salah satu jalur protokol sekaligus pusat aktivitas bisnis di Kota Makassar.

Statusnya sebagai jalan nasional menempatkan pengelolaannya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Meski demikian, Pemerintah Kecamatan Panakkukang tetap mengambil langkah proaktif untuk memastikan kenyamanan masyarakat, khususnya bagi pejalan kaki yang memanfaatkan fasilitas pedestrian di kawasan tersebut.

Syahril menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertata, dan ramah bagi seluruh pengguna ruang publik.

Kami ingin memastikan masyarakat maupun pengunjung dapat menikmati fasilitas pejalan kaki dengan nyaman, sekaligus merasakan estetika kota yang terus kita jaga bersama,” jelasnya.

Terkait laporan warga mengenai kondisi pedestrian yang mengalami kerusakan serta kurang terjaga kebersihannya, pihak Kecamatan menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aduan. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan ke depan,” ucap Syahril.

Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap titik-titik pedestrian yang mengalami kerusakan sebagai dasar laporan kepada pimpinan.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga akan diperkuat, baik dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong penanganan yang lebih komprehensif, mengingat status jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Ke depan, kami akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait agar penataan pedestrian, khususnya yang mengalami kerusakan, dapat segera ditindaklanjuti secara menyeluruh, tutupnya.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar— Pemerintah Kota Makassar, melalui Kecamatan Panakkukang bergerak merespons aduan warganet (medsos) terkait kondisi kebersihan dan fasilitas pedestrian di Jalan Andi Pangerang (AP) Pettarani, Makassar.

Camat Panakkukang, Syahril, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim drainase serta petugas kebersihan untuk melakukan pembersihan dan penanganan di lokasi, meskipun ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Makassar di wilayah, kami tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota, termasuk merespons cepat setiap aduan masyarakat,” ujar Syahril, (12/5/2026).

Diketahui, Jalan AP Pettarani merupakan salah satu jalur protokol sekaligus pusat aktivitas bisnis di Kota Makassar.

Statusnya sebagai jalan nasional menempatkan pengelolaannya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).

Meski demikian, Pemerintah Kecamatan Panakkukang tetap mengambil langkah proaktif untuk memastikan kenyamanan masyarakat, khususnya bagi pejalan kaki yang memanfaatkan fasilitas pedestrian di kawasan tersebut.

Syahril menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih, tertata, dan ramah bagi seluruh pengguna ruang publik.

Kami ingin memastikan masyarakat maupun pengunjung dapat menikmati fasilitas pejalan kaki dengan nyaman, sekaligus merasakan estetika kota yang terus kita jaga bersama,” jelasnya.

Terkait laporan warga mengenai kondisi pedestrian yang mengalami kerusakan serta kurang terjaga kebersihannya, pihak Kecamatan menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah menyampaikan aduan. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan ke depan,” ucap Syahril.

Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap titik-titik pedestrian yang mengalami kerusakan sebagai dasar laporan kepada pimpinan.

Selain itu, koordinasi lintas instansi juga akan diperkuat, baik dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Langkah ini dilakukan untuk mendorong penanganan yang lebih komprehensif, mengingat status jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Ke depan, kami akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan instansi terkait agar penataan pedestrian, khususnya yang mengalami kerusakan, dapat segera ditindaklanjuti secara menyeluruh, tutupnya.

(Arifuddin sikki)