Makassar buserterkini com.
Jeneponto Sulsel– Polres Jeneponto menggelar program Kamis Manis “Kamis Makan Gratis” pada Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 10.00 WITA, bertempat di samping Gedung SPKT Polres Jeneponto.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Jeneponto AKBP Haryo Basuki, S.I.K., M.H., didampingi PJU dan personel Polres Jeneponto. Ratusan warga dari berbagai kalangan hadir dan mengikuti kegiatan tersebut.

Kapolres Jeneponto AKBP Haryo Basuki mengatakan program ini sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan polisi dengan masyarakat.

Kami ingin polisi selalu bersama masyarakat. Melalui Kamis Manis ini kami berbagi dan menjalin silaturahmi langsung dengan warga,” ujar AKBP Haryo Basuki.

Salah seorang pengunjung, seorang ibu ASN yang mengikuti kegiatan tersebut mengapresiasi program tersebut.

Terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Polres Jeneponto. Kegiatannya sangat bermanfaat dan membuat kami merasa dekat dengan polisi,” ujarnya.

Polres Jeneponto menegaskan kegiatan Kamis Manis akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai komitmen untuk mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Jakarta— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah inovasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Hal itu, disampaikan dalam Wawancara Nasional Jamsostek Award Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan keselamatan kerja dan masa depan.

“Pemkot Makassar terus menghadirkan berbagai terobosan agar perlindungan ketenagakerjaan, dan juga melibatkan masyarakat, dunia usaha, hingga aparatur sipil negara (ASN),” ujarnya.

Melalui berbagai skema kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Makassar berupaya membangun sistem perlindungan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, dengan menempatkan pekerja rentan sebagai kelompok yang harus mendapat perhatian dan perlindungan.

Dijelaskan, bahwa salah satu inovasi yang dipaparkan adalah pemberian jaminan hari tua bagi pekerja rentan yang telah terdata di Kota Makassar.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.

Dengan inovasi, kami melakukan kegiatan dengan menjadi kota pertama di Indonesia yang menghadirkan jaminan hari tua kepada seluruh pekerja rentan yang sudah terdata di Kota Makassar,” kata Appi.

Tak berhenti pada intervensi program, Pemkot Makassar juga memperkuat strategi perluasan kepesertaan melalui keterlibatan langsung masyarakat di tingkat akar rumput.

Munafri menjelaskan, para ketua RT dan RW di seluruh wilayah Kota Makassar didorong menjadi agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).

“Peran ini, kita harapkan dapat membantu memastikan pekerja rentan memperoleh informasi, akses, dan pendampingan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri,” harapnya.

Dia menambahkan, pendekatan tersebut dinilai penting karena RT dan RW merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat membantu mengidentifikasi pekerja rentan yang belum terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, Pemkot Makassar mengajak dunia usaha berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Dukungan perusahaan diarahkan untuk membantu pembiayaan jaminan ketenagakerjaan bagi masyarakat, terutama pekerja rentan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pemkot juga membuka ruang gotong royong melalui keterlibatan ASN. Setiap aparatur didorong menjadi penjamin bagi sedikitnya satu pekerja rentan agar dapat memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Yang terakhir, kami memberikan kesempatan kepada sesama ASN untuk menjadi penjamin minimal satu orang dari para pekerja rentan yang ada di Kota Makassar untuk bisa ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Upaya memperluas perlindungan tersebut turut diarahkan kepada kelompok pekerja keagamaan. Pemkot Makassar berencana bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memastikan semakin banyak pekerja rentan yang dapat dijangkau, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh program perlindungan ketenagakerjaan.

Bagi Appi, keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang terdaftar. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan pekerja rentan memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja sekaligus memperoleh jaminan untuk masa depan.

Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan semakin menjadi instrumen perlindungan sosial yang kuat bagi masyarakat, baik di Makassar maupun di berbagai daerah di Indonesia.

Mudah-mudahan dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi satu perisai yang sangat baik atau menjadi sebuah program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan kerja dan jaminan hari tua kepada masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kota-kota,” tutup Appi.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar- Wakil Wali Kota Makassar sekaligus Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031 yang berlangsung di Swiss-Belinn Panakkukang, Jalan Boulevard, Makassar, Rabu (14/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan ucapan selamat kepada Andi Herfida Attas yang ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031 melalui rapat formatur yang dilaksanakan pada Selasa (13/10/2026) dan dihadiri 19 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Selamat kepada saudariku Andi Herfida Attas atas amanah yang diberikan untuk memimpin Pemuda Panca Marga Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik, membawa organisasi semakin solid, serta terus menjaga nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Aliyah Mustika Ilham berharap kepengurusan baru PPM Sulawesi Selatan dapat memperkuat kebersamaan, mempererat silaturahmi antarkader, serta membangun kolaborasi yang positif dengan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, sinergi ant organisasi memiliki peran penting dalam merawat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Sebagai Ketua FKPPI Sulawesi Selatan, Aliyah Mustika Ilham juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keluarga besar purnawirawan TNI-Polri.

Semangat persaudaraan dan nilai-nilai kebangsaan perlu terus diwariskan kepada generasi penerus agar tetap menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Harapan kita bersama, PPM Sulawesi Selatan dapat terus berkembang, menjaga persaudaraan, dan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kepengurusan yang baru senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah organisasi,” tambahnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PPM, Patriani Paramita Mulia, Ketua Dewan Paripurna PD PPM Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, jajaran pengurus Pemuda Panca Marga, serta sejumlah pengurus FKPPI Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antarpengurus dan anggota organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan pengabdian bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Jakarta– Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., melalui Commander Wish menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus senantiasa memahami masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan menyelesaikan persoalan bersama masyarakat. Arahan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas kepolisian yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Setiap anggota Polri harus memahami masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kehadiran Polri harus memberikan manfaat dan solusi nyata,” tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Kapolri menekankan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga harus disertai kemampuan untuk mendengar aspirasi, memahami kebutuhan, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Sejalan dengan arahan tersebut, seluruh personel Polri diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kedekatan dengan masyarakat, serta mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, dan berintegritas. Setiap anggota juga dituntut untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kapolri menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui tindakan nyata, kualitas pelayanan, serta konsistensi anggota dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, Polri dapat terus memperkuat sinergi bersama masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” menjadi komitmen bagi seluruh personel Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun kepercayaan, dan bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, serta harmonis.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar— Pemerintah Kota Makassar, bergerak melindungi anak-anak sekolah dari dampak kabut asap yang menyelimuti langit Kota Makassar.

Pembagian masker gratis kepada siswa menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Makassar berada dalam kategori sangat tidak sehat.

Pembagian masker dilakukan di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, memulai kegiatan di SD Telkom melalui kolaborasi dengan pihak sekolah.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar, Rabu (14/10/2026).

Di hadapan para siswa, Zulkifly menjelaskan pentingnya menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, terutama saat kualitas udara memburuk akibat kabut asap dan pencemaran.

Ia mengingatkan bahwa udara yang terlihat cerah belum tentu memiliki kualitas yang baik. Karena itu, masyarakat perlu memahami kondisi udara dan mengambil langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan.

Kenapa kita harus menggunakan masker? Karena terjadi pencemaran udara,” ujarnya.

Kita melihat cuaca cerah dan tidak hujan, tetapi banyak asap. Setelah berkoordinasi dengan BMKG, kita mengetahui bahwa kualitas udara Makassar dalam dua hari terakhir masuk kategori sangat tidak sehat,” tambah Andi Zulkifly.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektor bersama BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penurunan kualitas udara diduga dipengaruhi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sejumlah wilayah, serta polusi kendaraan bermotor di dalam kota.

Selain membagikan masker, Pemkot Makassar meminta pihak sekolah mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk sementara waktu.

Zulkifly meminta kepala sekolah dan guru memperbanyak kegiatan belajar di dalam kelas, termasuk membatasi olahraga dan aktivitas bermain di lapangan selama kualitas udara belum membaik.

Kami mengimbau siswa menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan yang meningkatkan paparan terhadap udara tercemar,” imbuh mantan camat Ujung Pandang.

Zulkifly berharap seluruh warga ikut berperan menjaga lingkungan, menghindari pembakaran sampah, dan membiasakan perilaku yang mengurangi pencemaran udara.

Mari kita jaga lingkungan dan kesehatan bersama. Kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, gunakan masker saat diperlukan, dan hindari membakar sampah,” tutupnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar mengambil langkah antisipatif untuk melindungi siswa dari dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Makassar.

Salah satunya melalui kolaborasi pembagian masker kepada peserta didik di SD Telkom Makassar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan pembagian masker merupakan upaya preventif untuk mengurangi risiko paparan udara yang kualitasnya sedang memburuk, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah.

Pembagian masker ini merupakan salah satu langkah antisipasi untuk melindungi anak-anak kita dari paparan udara yang kualitasnya sedang tidak baik,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi kualitas udara saat ini membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, perlindungan terhadap siswa harus menjadi prioritas agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Kita ingin memastikan anak-anak tetap terlindungi di tengah kondisi kabut asap yang terjadi saat ini,” jelas Achi.

Ia menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh peserta didik.

Achi juga mengapresiasi kolaborasi pihak SD Telkom dalam pelaksanaan pembagian masker tersebut.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan satuan pendidikan penting untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan siswa.

Ini menjadi komitmen kita bersama untuk melindungi anak-anak dari berbagai bahaya serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi siapa pun, khususnya bagi anak-anak kita di SD Telkom,” tuturnya.

Selain pembagian masker, pihak sekolah diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan aktivitas pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.

Melalui langkah ini, kita berharap perlindungan kesehatan siswa tetap terjaga sekaligus memastikan lingkungan sekolah menjadi ruang belajar yang aman di tengah kondisi kabut asap, demikian pesan Achi.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, terus memantau perkembangan kabut asap yang menyelimuti langit Kota Makassar.

Sejumlah langkah antisipasi disiapkan untuk mengendalikan dampak pencemaran udara, terutama terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan.

Sebagai tindak lanjut, Appi menginstruksikan rapat koordinasi lintas sektor terkait penanganan pencemaran udara PM2.5 dan kabut asap di Kota Makassar.

Rapat berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (14/10/2026), dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, bersama jajaran perangkat daerah dan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Meskipun tak hadiri secara langsung, tapi Wali Kota Appi menegaskan, pemantauan kondisi udara dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat sesuai perkembangan situasi di lapangan.

Saya terus memantau perkembangan kabut asap di Makassar. Koordinasi lintas SKPD dan lintas instansi, termasuk dengan BMKG terkait kondisi cuaca, terus kita lakukan untuk mengikuti perkembangan situasi,” kata Appi.

Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk mempercepat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan di tengah menurunnya kualitas udara.

Saat ini, lanjut Munafri langkah teknis dilakukan oleh Pemkot Makassar dengan melakukan dengan pembagian masker di sekolah.

Selain itu, Wali Kota Makassar itu menyampaikan Pemkot Makassar memberi perhatian khusus terhadap potensi gangguan kesehatan akibat paparan partikel halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.

Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar bersama seluruh puskesmas diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain memperkuat pemantauan kondisi kesehatan warga, RSUD dan Puskesmas juga saya minta memastikan kesiapan stok oksigen medis sebagai langkah antisipasi,” imbuh Appi.

Perlindungan terhadap anak-anak di Sekolah juga menjadi perhatian Pemkot Makassar. Appi meminta Dinas Pendidikan tetap siaga dan menyiapkan langkah antisipasi apabila kualitas udara terus memburuk.

Meskipun belum diterapkan, jika kondisi kabut asap satutus berbahaya, maka Pemkot Makassar akan mempertimbangkan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring untuk mengurangi risiko paparan polusi udara terhadap siswa.

Kita menunggu status dari pemantauan seperti apa. Jika kategori berbahaya, maka kebijakan kita ambil sesuaikan dengan tingkat risiko di lapangan,” tutup Appi.

Pada kesempatan ini, usai memimpin rapat koordinasi, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman langsung meninjau SMP Negeri 6 Makassar untuk membagikan masker kepada para siswa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan rapat koordinasi lintas sektor digelar atas instruksi langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, untuk memvalidasi kondisi kualitas udara sekaligus mengidentifikasi sumber pencemaran.

Ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Wali Kota Makassar agar kita segera melaksanakan rapat bersama SKPD dan unsur terkait, termasuk menggandeng BMKG, untuk melihat sejauh mana pencemaran udara yang terjadi di Kota Makassar,” ujar Zulkifly.

Ia menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan kondisi kualitas udara berdasarkan data dan hasil pemantauan BMKG.

Dari hasil koordinasi tersebut, BMKG menyampaikan bahwa kualitas udara Makassar berada dalam kategori sangat tidak sehat selama dua hari terakhir.

“Karena itu, pemerintah Kota segera menyiapkan langkah antisipasi untuk melindungi masyarakat,” tuturnya.

Zulkifly mengungkapkan, berdasarkan penjelasan BMKG dalam rapat koordinasi, pencemaran udara di Makassar diduga sebagian besar dipengaruhi kiriman asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari sejumlah wilayah.

Sumber asap yang disampaikan dalam rapat antara lain kebakaran hutan di kabupaten tetangga, serta sejumlah kebakaran di Provinsi lain.

Kondisi tersebut diperkuat arah angin timur hingga tenggara yang membawa asap menuju wilayah Makassar.

“Jadi, sumbernya bisa kita katakan sebagian besar merupakan kiriman. Walaupun di Kota Makassar sendiri juga terdapat polusi udara akibat banyaknya kendaraan yang berlalu-lalang. Aktivitas transportasi ini turut menambah pencemaran,” jelasnya.

Pemkot Makassar bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kualitas udara, termasuk faktor cuaca dan potensi sumber pencemaran lainnya.
Kasus ISPA Belum Meningkat Signifikan

Dari sisi kesehatan, Zulkifly menyebutkan laporan Dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan belum terdapat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang signifikan di puskesmas.

Namun, pemerintah tetap mewaspadai risiko kesehatan apabila kondisi pencemaran berlangsung dalam waktu lama.

Karena itu, Dinas Kesehatan diminta menyampaikan laporan setiap hari mengenai perkembangan kasus ISPA untuk mengetahui kemungkinan dampak pencemaran udara terhadap masyarakat.

Kalau kondisi ini berkepanjangan, tentu ada potensi kedaruratan medis. Namun, berdasarkan masukan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BMKG, saat ini belum terjadi kondisi yang mengharuskan sekolah diliburkan,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara sedang tidak normal.

Selain langkah pencegahan langsung, Pemkot Makassar juga menyiapkan penguatan penyampaian informasi kualitas udara kepada masyarakat melalui aplikasi Lontara.

Zulkifly meminta Dinas Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menyajikan pembaruan hasil pengukuran kualitas udara setiap hari melalui platform tersebut.

Informasi ini diharapkan membantu masyarakat mengetahui kondisi udara sebelum beraktivitas di luar ruangan dan menyesuaikan kegiatan berdasarkan tingkat pencemaran.

Ini sangat penting diketahui masyarakat. Dengan melihat status dan ukuran kualitas udara, masyarakat bisa mengetahui kondisi yang sedang terjadi sehingga dapat menyesuaikan aktivitasnya,” tuturnya

Zulkifly memastikan pembagian masker telah dimulai sejak sehari sebelumnya dan dilanjutkan pada Rabu (14/10/2026). Berdasarkan laporan yang diterimanya, stok masker dari Dinas Kesehatan tersedia untuk mendukung upaya tersebut.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Jeneponto Sulsel- Kapolres Jeneponto AKBP Haryo Basuki, S.I.K., M.H., melaksanakan Safari Subuh bersama masyarakat di Masjid Nur Amin, Lingkungan Boyong, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Rabu (14/10/2026) pukul 04.35 Wita.

Kegiatan ini digelar untuk mempererat silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah setempat dan jamaah masjid, serta menjadi wadah mendengarkan langsung masukan dan keluhan warga terkait kamtibmas.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Binmas Polres Jeneponto AKP M. Natsir, S.Sos., Camat Tamalatea Haryadi, S.T., Kapolsek Tamalatea IPTU Harifuddin, S.H., personel Binmas, Humas dan Polsek Tamalatea, pemerintah setempat serta para tokoh dan jamaah Sholat Subuh.

Di hadapan jamaah, Kapolres menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran di musim kemarau dan angin kencang dengan tidak membakar sampah sembarangan, menjaga kerukunan dan menyelesaikan setiap permasalahan secara musyawarah bersama Bhabinkamtibmas dan pemerintah setempat, serta bijak dalam bermedia sosial agar tidak mudah terprovokasi berita hoax.

Melalui Safari Subuh ini kami ingin lebih dekat dengan masyarakat sebagai representasi dari Polisi Bersama Masyarakat, mendengarkan langsung keluhan warga, sekaligus mengajak bersama-sama menjaga keamanan dan kerukunan di lingkungan masing-masing,” ujar AKBP Haryo Basuki.

Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif.

Kami mengingatkan kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap putra-putrinya agar terhindar dari kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba,” tambahnya.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Al-Qur’an dan bingkisan kepada pengurus masjid serta berbincang bersama warga di teras masjid. Kegiatan ditutup pukul 05.45 Wita dalam keadaan aman dan kondusif.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Makassar — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi, menghadirkan solusi melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang yang terdampak penataan ruang publik.

Melalui program ini, sebanyak 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL diakomodasi untuk mendapatkan pendampingan serta peluang akses permodalan. Langkah ini menjadi upaya Pemkot Makassar menjaga keseimbangan antara penataan kota yang tertib dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program fasilitasi akses permodalan inkubasi pembiayaan merupakan langkah strategis pemerintah kota untuk memperluas kesempatan pelaku usaha mikro memperoleh dukungan modal.

Menurutnya, program ini tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku usaha PKL dapat memenuhi persyaratan pembiayaan dan memiliki kesiapan untuk mengakses layanan perbankan.

“Program ini sesuai arahan pak Wali Kota untuk pemberdayaan UMKM atau PKL yang terkena penertiba, sehingga kita fasilitasi dan bantu lewat bantuan KUR,” ujarnya Rabu (14/10/2026).

Melalui program fasilitasi akses permodalan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR), Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pelaku usaha mikro dan PKL mendapatkan akses pembiayaan sekaligus pendampingan untuk mengembangkan usahanya.

Arlin menyebutkan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Penataan kota tetap berjalan, sementara keberlangsungan usaha masyarakat kecil juga mendapat perhatian.

Ini merupakan bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam mengawal dan merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar terkait akses permodalan bagi UMKM kena dampak penertiban,” jelas Arlin.

Program tersebut dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Bank Sulselbar, perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank.

Disebutkan, hingga pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi yang berlangsung pada 12–16 Oktober 2026, namun, kini 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL telah diakomodasi dalam program tersebut.

“Tentu, bagian dari jemput bola di 15 Kecamatan. Tahap pra-inkubasi berlangsung selama sepekan, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026, dengan sasaran seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar,” tuturnya.

Hadirnya solusi, memberikan bukti bahwa penataan ruang publik di Kota Makassar tidak hanya berfokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Akan tetpaiz, Wali Kota Munafri Arifuddin, saat ini juga menyiapkan solusi agar para pedagang tetap memiliki kesempatan mengembangkan usaha dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Lebih lanjut Arlin membeberkan bahwa, pelaksanaannya menyasar sejumlah wilayah secara serentak, antara lain Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala, serta dilanjutkan di kecamatan lainnya.

Melalui pendekatan jemput bola, tim Inkubasi Pembiayaan mendatangi wilayah kecamatan untuk memberikan sosialisasi, melakukan asesmen kelayakan usaha, dan mendampingi pelaku UMKM dalam menyiapkan kebutuhan administrasi.

Selain itu, pendampingan meliputi pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pengenalan sistem transaksi digital menggunakan QRIS, hingga fasilitasi pertemuan langsung dengan pihak perbankan untuk mempercepat proses pengajuan KUR.

Dengan pola ini, pedagang tidak hanya memperoleh informasi mengenai pembiayaan, tetapi juga mendapatkan arahan mengenai tahapan yang harus dipenuhi agar pengajuan kredit dapat diproses sesuai ketentuan lembaga keuangan,” ungkapnya.

Arlin menyebutkan, Pemerintah Kota menggeser pola fasilitasi yang sebelumnya cenderung konvensional menuju pendekatan berbasis pendampingan dan pengembangan usaha.

Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan diharapkan menjadi stimulus produktif yang mendorong usaha mikro naik kelas, bukan habis untuk kebutuhan konsumtif.

“Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan menjadi stimulus,” terangnya.

Dia menambahkan, penataan ruang publik dan penguatan ekonomi masyarakat merupakan dua hal yang perlu berjalan beriringan.

Ia menilai, PKL yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi usahanya, termasuk melalui akses modal, legalitas, dan pengembangan pasar.

Karena itu, fasilitasi KUR diharapkan dapat membantu pedagang memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas jangkauan pemasaran tanpa mengabaikan ketentuan penggunaan ruang publik.

Meski demikian, akses KUR tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan. Kami optimis tetap terealisasi,” katanya, penuh optimis.

Mengakhiri keterangan, Arlin menyebutkan program Pemerintah Kota untuk pemberdayaan PKL berfokus pada pendampingan dan fasilitasi, bukan jaminan bahwa seluruh pengajuan kredit akan disetujui.

Dengan pemerataan fasilitasi di 15 kecamatan, Dia menuturkan semakin banyak pelaku usaha mikro dan PKL yang mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan mandiri secara finansial.

Melalui langkah ini, usaha warga tetap terjaga, artinya tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil agar tetap berkembang, tutup Arlin.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
JENEWA, SWISS — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, membawa solusi berbasis teknologi hijau untuk menjawab persoalan banjir dan perubahan iklim perkotaan ke panggung internasional dalam United Nations Forum of Mayors 2026 di Jenewa, Swiss, 12–13 Oktober 2026.

Di hadapan para pemimpin kota dari berbagai negara, Appi memaparkan pengalaman Kota Makassar mengembangkan pendekatan inovatif melalui proyek Revitalising Informal Settlements and Their Environments (RISE).

Sebuah program yang mengintegrasikan infrastruktur hijau untuk memperbaiki sanitasi, pengelolaan air, dan kualitas lingkungan permukiman.

Menurut Appi, tantangan perkotaan seperti urbanisasi yang pesat, banjir musiman, hingga musim kemarau berkepanjangan membutuhkan solusi yang tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur konvensional, tetapi juga memanfaatkan kekuatan alam dan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal.

“Solusi teknologi hijau yang inovatif sangat krusial untuk mengatasi permasalahan perkotaan di seluruh dunia,” pesan utama yang dibawa Appi dalam forum tersebut, disampaikaan, Selasa (13/10/2026).

Ia menjelaskan, Makassar menghadapi tekanan lingkungan yang semakin kompleks seiring pertumbuhan kota.

Karena itu, pemerintah kota mendorong pendekatan yang mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Melalui Proyek RISE, kami Kota Makassar mengembangkan model penanganan lingkungan permukiman dengan mengintegrasikan teknologi pengolahan air limbah berbasis alam, lahan basah buatan, serta taman biofiltrasi,” tutur Appi.

Program ini dijalankan melalui kolaborasi lintas negara bersama Monash University dari Australia, dengan dukungan mitra lokal, termasuk Universitas Hasanuddin dan tim pelaksana di Makassar.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan inovasi yang tidak sekadar mengandalkan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Appi mengungkapkan, implementasi Proyek RISE telah menghadirkan infrastruktur hijau di lima lokasi di Makassar.

“Program ini, turut mendukung peningkatan ketahanan terhadap banjir serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih sejuk di sekitar kawasan permukiman di kota Makassar,” papar Munafri.

Lanjut dia, manfaat ini menjadi penting bagi kota yang menghadapi persoalan genangan, sanitasi, dan peningkatan suhu lingkungan akibat tekanan pembangunan perkotaan.

Dia menegaskan, tidak berhenti pada lima lokasi, Pemerintah Kota Makassar kini mendorong replikasi model serupa di tujuh lokasi baru.

Langkah ini kami harapkan dapat memperluas manfaat infrastruktur hijau sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim,” tegas Ketua IKA FH Unhas itu.

Dia menyampaikan, bagi Kota Makassar, RISE menjadi contoh bagaimana penanganan persoalan lingkungan dapat dilakukan secara terpadu.

Dimana, sanitasi, pengelolaan air limbah, pengurangan risiko banjir, dan peningkatan kualitas ruang hidup masyarakat ditempatkan dalam satu pendekatan yang saling mendukung.

Proyek ini juga memperoleh pengakuan internasional setelah masuk dalam lima pemenang global terbaik WRI Ross Center Prize for Cities 2026 di New York, Amerika Serikat,” ungkap Appi di depan delegasi dunia.

Pengakuan tersebut memperkuat posisi RISE sebagai salah satu praktik inovasi perkotaan yang mendapat perhatian di tingkat global.
Kolaborasi Global, Solusi untuk Masyarakat Lokal

Dalam pemaparannya, Appi menekankan bahwa kemitraan lintas negara memiliki peran penting dalam mempercepat penerapan inovasi teknologi hijau di tingkat komunitas.

Menurutnya, penelitian bersama dan penyesuaian teknologi dengan kondisi lokal menjadi elemen esensial dalam pelaksanaan Proyek RISE di Makassar.

Dia menyebutkan, pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi perkotaan tidak harus selalu dimulai dari teknologi berskala besar.

“Solusi berbasis alam yang dirancang sesuai kebutuhan kawasan dapat menjadi bagian dari strategi untuk membangun kota yang lebih tangguh,” katanya.

Dia menambahkan, melalui forum internasional tersebut, Makassar membawa pengalaman bahwa pembangunan kota masa depan perlu menghubungkan inovasi, kemitraan global, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Appi menekankan, bagi Pemerintah Kota Makassar, pengembangan teknologi hijau bukan sekadar upaya memperbaiki kualitas lingkungan, melainkan juga bagian dari strategi membangun kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Serta tangguh menghadapi banjir, dan semakin layak dihuni oleh masyarakat,” tutup Appi.

Diketahui, forum yang digelar di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut menjadi ruang bagi para pemimpin kota untuk bertukar pengalaman, membahas tantangan perkotaan, serta merumuskan pendekatan pembangunan.

Pertemuan itu, mengangkat pertanyaan strategis mengenai kebijakan, program, dan investasi yang dilakukan setiap kota untuk menghadirkan transportasi umum dan mobilitas aktif yang aman, terjangkau, mudah diakses, serta berkelanjutan.

Perhatian khusus diberikan kepada kelompok yang membutuhkan aksesibilitas lebih baik, seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, serta warga di kawasan yang belum terlayani secara optimal.

Para pemimpin kota juga didorong membahas langkah konkret dalam memperkuat keselamatan jalan melalui infrastruktur yang lebih aman, pengendalian kecepatan, serta integrasi aspek keselamatan dalam perencanaan transportasi.

Partisipasi Makassar dalam forum internasional ini membuka ruang bagi pertukaran gagasan dan pengalaman dengan kota-kota lain.

(Arifuddin sikki)

Makassar buserterkini com.
Jakarta — Pemerintah Kota Makassar, terus memperkuat transformasi digital melalui integrasi layanan publik, pengelolaan data terpadu, dan sistem pemantauan kinerja pemerintahan.

Salah satu inovasi yang menjadi andalan adalah super app Lontara+, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah dalam satu platform.

Strategi tersebut dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Muhammad Roem, dalam Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas, di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dalam paparannya, Roem menjelaskan bahwa transformasi digital Makassar tidak sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi membangun ekosistem pemerintahan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui integrasi sistem, pengelolaan data terpadu, dan penguatan pemantauan kinerja, kami ingin memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat,” ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik pengembangan kota cerdas, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, Roem menjelaskan salah satu wujudnya adalah Lontara+, yang dikembangkan sebagai pintu masuk digital bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan informasi pemerintahan.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, kesehatan, pendidikan, informasi harga pangan, cuaca dan kebencanaan, pariwisata, ketenagakerjaan, hingga transportasi.

Lontara+ juga mengintegrasikan informasi dan layanan sejumlah program, seperti Makassar Creative Hub, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), nikah massal, bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan,” tuturnya.

Lanjut dia, pendekatan satu platform ini diharapkan dapat memangkas kerumitan akses layanan, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah aplikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dan memperoleh informasi publik.

Selain integrasi layanan, Pemkot Makassar mengembangkan tata kelola data terpadu melalui konsep Data Lake/Big Data. Sistem ini berfungsi sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Data tersebut kemudian dimanfaatkan melalui dashboard pemantauan yang terbagi dalam empat lapisan, yakni strategis, taktis, operasional, dan teknis.

Pembagian ini memungkinkan pemantauan dilakukan sesuai kebutuhan, mulai dari pengambilan keputusan pimpinan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia penguatan tata kelola digital juga terlihat pada sistem pengaduan masyarakat.

Berdasarkan data periode Juli 2025 hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 29.389 tiket pengaduan yang melibatkan 52 OPD.

Dijelaskan, dari jumlah tersebut, sebanyak 27.104 tiket atau 92,22 persen telah berstatus closed atau selesai.

Sementara itu, 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses, 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, dan dua tiket atau 0,01 persen tercatat dalam status lainnya.

Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan mencapai sekitar lima hari tujuh jam 28 menit,” ungkap mantan Kadis Pariwisata Makassar itu.

Ia menyebutkan, data tersebut menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah untuk mengukur respons perangkat daerah, mengidentifikasi persoalan pelayanan, sekaligus menentukan sektor yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Dinas Perhubungan tercatat sebagai OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni 16.232 tiket. Angka ini menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memperkuat respons terhadap laporan warga dan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Penyelesaian pengaduan yang masih dalam proses maupun berstatus tertunda tetap menjadi perhatian penting agar kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terus terjaga,” kata Roem.

Untuk memastikan laporan ditangani secara sistematis, Pemkot Makassar menerapkan mekanisme enam tahapan, mulai dari penerimaan laporan melalui aplikasi, pusat panggilan, atau media sosial.

Dimana, validasi dan pencatatan disposisi kepada OPD terkait, tindak lanjut di lapangan; pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), hingga konfirmasi kepada pelapor setelah penanganan selesai.

Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan dapat kami telusuri dan ditindaklanjuti secara lebih terukur, transparan, serta terdokumentasi,” beber Roem.

Tak hanya itu, untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi, Makassar juga mengembangkan Command Center sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi, termasuk data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV.

Sistem tersebut beroperasi selama 24 jam dengan pengaturan pergantian petugas. Keberadaannya mendukung pemantauan kondisi perkotaan sekaligus membantu pemerintah merespons berbagai persoalan yang membutuhkan koordinasi cepat.

Pemanfaatan teknologi dan penguatan sistem pelayanan itu turut mengantarkan Pemkot Makassar memperoleh sejumlah pengakuan.

Di antaranya, keterlibatan dalam pilot nasional program Pantau SPMB yang melibatkan Kementerian PANRB, Kemendikdasmen, dan Ombudsman,” papar Roem di forum tersebut.

Dia menambahkan, Pemkot Makassar juga memperoleh apresiasi Ombudsman Sulawesi Selatan, masuk dalam daftar 10 pemerintah daerah terbaik Indonesia pada GM-Digital Awards 2025, serta meraih penghargaan TOP Digital Awards 2025 dalam dua kategori.

Berbagai capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus mengembangkan layanan digital yang tidak hanya inovatif dari sisi teknologi, tetapi juga berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Roem berharap partisipasi dalam forum peningkatan kapasitas pemerintah daerah tersebut dapat memperluas pertukaran pengetahuan dan memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mengembangkan tata kelola kota cerdas.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital perlu ditopang integrasi sistem, kualitas data, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen perangkat daerah untuk menjadikan pelayanan masyarakat sebagai prioritas.

Tentu, adanya penguatan ekosistem digital ini, kita berupaya mewujudkan pengelolaan perkotaan yang semakin inovatif, responsif, transparan, tutup Roem.

(Arifuddin sikki)