Makassar buserterkini com.
ujung tombak pendataan bansos, hingga penengah konflik antar tetangga. Namun, di balik seragam dan tanggung jawab yang berat, kabar miring mulai berhembus kencang: ada “tangan-tangan jahil” yang diduga memangkas insentif mereka.
Dugaan pemotongan insentif yang menyeret nama oknum Lurah Batua kini menjadi perbincangan hangat. Isunya klasik namun menyakitkan: dana yang seharusnya menjadi “pelumas” kerja sosial para pengurus RT/RW, konon tersunat sebelum sampai sepenuhnya ke tangan yang berhak.
Modus di Balik Amplop
Beberapa pengurus RT/RW yang enggan disebutkan namanya menuturkan kejanggalan yang mereka alami. Ada selisih angka yang membuat kening berkerut setiap kali periode pencairan tiba. “Seharusnya sekian, tapi yang diterima sekian. Saat ditanya, alasannya macam-macam, mulai dari biaya operasional kantor hingga urusan administrasi yang tidak jelas juntrungannya,” ungkap salah seorang sumber.
Bagi seorang Lurah, mungkin angka yang dipotong terlihat seperti recehan. Namun bagi para pengurus RT/RW yang bekerja dengan basis pengabdian kecil, jumlah tersebut adalah kompensasi atas keringat dan bensin yang habis mengurus warga. Pemotongan ini bukan sekadar masalah nominal, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (public trust).
Makassar dan Warisan” Integritas
Fenomena di Batua ini menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Makassar. Di tengah gencarnya Walikota Makassar menggaungkan program “Makassar Recover” dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, perilaku oknum yang “bermain” di level kelurahan adalah duri dalam daging. Jika di tingkat paling bawah saja integritas sudah dikhianati, bagaimana mungkin pelayanan publik bisa berjalan maksimal?
Dugaan ini bukanlah perkara administratif biasa. Jika terbukti, ini adalah tindakan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang mencederai marwah birokrasi. Inspektorat Kota Makassar kini ditantang untuk tidak sekadar duduk manis di balik meja, melainkan turun langsung melakukan audit investigatif. Apakah benar ada aliran dana yang “salah arah”, ataukah ini hanya riak kecil akibat miskomunikasi?
Menunggu Transparansi
Publik Batua kini menunggu jawaban. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Lurah, sebagai pemimpin wilayah, seharusnya menjadi pelindung bagi bawahannya, bukan justru menjadi “hantu” yang menakuti atau memotong hak-hak mereka.
Jika memang benar terjadi “sunatan” insentif, maka tindakan tegas tidak boleh ditawar. Tidak ada tempat bagi mereka yang menjadikan hak orang kecil sebagai ladang untuk memperkaya diri. Sebab, di tangan RT dan RW itulah, wajah pemerintahan Kota Makassar sebenarnya dipertaruhkan.
Kita berharap, kasus ini menjadi yang terakhir. Karena pada akhirnya, kepercayaan warga adalah modal sosial paling mahal yang dimiliki oleh Kota Makassar. Jangan biarkan kepercayaan itu luntur hanya karena segelintir orang yang lupa bahwa jabatan adalah amanah, bukan celah untuk mencari celah.
Catatan: Tulisan ini bersifat naratif berdasarkan isu yang berkembang. Kebenaran materiil tetap menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak Inspektorat maupun pihak berwenang terkait di Pemerintah Kota Makassar.
(Tim Buserterkini)